JAKARTA I REPUBLIKNEWS-untutan Rakyat 17+8, Apa yang Terjadi Jika Pemerintah Tak MeresponJAKARTA I REPUBLIKNEWS.NET-Unggahan bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat” di media sosial ramai diperbincangkan. Tuntutan tersebut diformulasikan oleh beberapa influencer, termasuk jerome Polin dan Salsa Erwina.
Hal tersebut sebagai rangkuman dari aspirasi masyarakat, seiring merebaknya aksi demonstrasi di tanah air.
Poin-poin tuntutan meliputi pencegahan PHK massal, kepastian upah layak bagi seluruh angkatan kerja (termasuk mitra ojol, guru, dan buruh), hingga audit DPR yang dilaporkan ke publik.
Tidak hanya itu, fitur live TikTok yang dimatikan sementara imbas kericuhan aksi unjuk rasa, juga membuat para pelaku usaha di TikTok Shop mengalami penurunan penjualan produk.
Bila pemerintah tidak kunjung menepati tuntutan rakyat, apa saja dampaknya?
“Demo baru-baru ini memiliki justifikasi sebagai bentuk protes terhadap kehidupan rakyat yang semakin berat,” jelas ekonom Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, Kamis (4/9/2025).
Di sisi lain, para elit dan wakil rakyat justru hidup hedonis dengan menghambur-hamburkan uang.
Karena itu, Wijayanto menilai bahwa tuntutan 17+8 realistis dan memiliki dasar, sehingga perlu dijadikan masukan penting dalam meluruskan jalannya pembangunan.
“Kerugian yang muncul dari demo masif adalah kerusakan berbagai fasilitas publik yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah, tetapi kerugian terbesar adalah terhambatnya roda ekonomi dan jatuhnya kredibilitas Indonesia sebagai tujuan investasi dan bisnis,” kata Wijayanto.
