JAKARTA I RAKYATBERSUARA– Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan nasional dapat berjalan sinergis dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kemenko Polkam tidak memiliki struktur hingga ke daerah, sehingga peran strategis DPD RI sangat dibutuhkan sebagai jembatan informasi dari pusat ke daerah maupun sebaliknya,” ujar Menko Polkam saat memimpin Rapat Konsultasi antara Pimpinan dan Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II dan Menko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Menko Djamari juga menyoroti tantangan komunikasi di era digital, termasuk maraknya hoaks dan ujaran kebencian. Menurutnya, forum konsultasi seperti ini efektif untuk memastikan informasi tersampaikan dengan tepat sekaligus memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti persoalan daerah.
Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menekankan bahwa kunjungan ini membawa aspirasi nyata dari daerah sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dengan Kemenko Polkam. “Komunikasi yang lebih erat diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan baik di daerah, sementara kondisi faktual di lapangan bisa segera disampaikan ke pusat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPD RI memaparkan sejumlah isu strategis, mulai dari sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, potensi kerawanan sosial-politik, penguatan early warning system, konflik agraria dan sumber daya alam, akurasi data kependudukan, hingga keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Kejahatan siber dan dinamika ruang digital juga menjadi perhatian bersama.
"Kami akan menindaklanjuti masukan tersebut dengan rekomendasi kebijakan dan langkah terkoordinasi. Dukungan pemerintah juga diharapkan terhadap sejumlah RUU prioritas Prolegnas 2026, termasuk RUU Daerah Kepulauan, RUU Pemerintahan Aceh, dan RUU Pemerintahan Daerah, serta aspirasi terkait Daerah Otonomi Baru," tutupnya.
Untuk diketahui, pertemuan ini dihadiri jajaran pejabat Kemenko Polkam, termasuk Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, para deputi, dan staf ahli. Dari pihak DPD RI hadir pimpinan komite serta anggota Sub Wilayah Barat II.
