JAKARTA I RAKYATBERSUARA– Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat bersama Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala BPKH, dan Baznas di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Agenda utama rapat membahas evaluasi penanggulangan bencana serta isu-isu aktual kebencanaan. Dalam kesempatan tersebut, BNPB memaparkan percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak.
Selain itu, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk meminimalisir risiko bencana juga turut dibahas. BNPB juga menyampaikan perkembangan terkini penanganan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, termasuk rencana mitigasi ke depan serta kebutuhan anggaran.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Syamsuddin Said (Pasha ‘Ungu’), menyampaikan apresiasi atas dedikasi BNPB. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan BNPB, baik dari sisi anggaran maupun kelembagaan.
“Urusan BNPB ini tidak pernah putus. Setelah bencana di satu daerah, mereka langsung bekerja di lokasi lain. Semangat BNPB selalu hadir di garis depan membantu masyarakat,” ujar Sigit.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, yang menyoroti komitmen BNPB dalam penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.
“Kami melihat Kepala BNPB hampir dua bulan berada di Aceh. Pergerakan BNPB luar biasa, menunjukkan keseriusan dalam menangani bencana,” ungkap Husni.
Dengan dukungan legislatif ini, BNPB semakin memperkuat komitmen untuk hadir di tengah masyarakat dalam setiap fase penanggulangan bencana, dari darurat hingga pemulihan.
Rapat kerja menyepakati beberapa poin penting:
