JAKARTA I REPUBLIKNEWS —Analis Komunikasi Politik dari Lembaga Survei Kedai KOPI, Hendro Satrio mengungkapkan bahwa gejolak yang terjadi merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat, di samping adanya masalah komunikasi pemerintah yang telah diakui Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu harus adanya evalusai.
Ia mendorong agar pemerintah untuk membenahi komunikasi dan kebijakan publik usai rangkaian demonstrasi memanas di sejumlah daerah di Indonesia, yang berujung perusakan hingga penjarahan rumah pejabat publik oleh pihak tak bertanggung jawab.
“Benar, harus ada perbaikan, kan Pak Prabowo sendiri sudah mengakui bahwa komunikasi pemerintahannya harus diperbaiki. Kalau sekarang itu yang dibutuhkan adalah komunikasi yang menenangkan, menyejukkan, melalui kebijakan yang pro pada perut rakyat,” ujarnya, Minggu (31/8/2025).
Dia juga mendorong agar kebijakan yang dinilai tidak adil terhadap kondisi rakyat saat ini dapat dibatalkan atau ditunda. Misalnya, kunjungan ke luar negeri oleh para pejabat maupun direksi BUMN. Ia juga menggarisbawahi pemberian tunjangan untuk pejabat publik maupun anggota DPR yang sebaiknya dihapus.
“Saya mencontohkan kebijakan penghapusan tantiem untuk komisaris BUMN sebagai langkah yang tepat. Jadi, yang ada kaitannya dengan ketidakadilan finansial, ekonomi, yang ada kaitannya dengan perut rakyat, sebaiknya kebijakan-kebijakan itu ditunda. Itu yang sebaiknya disampaikan,” paparnya.
Selain itu, dia juga mendesak agar saluran komunikasi dengan pemerintah maupun DPR RI dapat dibuka seiring dengan pelbagai tuntutan yang disampaikan masyarakat. Hal ini mencakup perbaikan kesejahteraan yang dituntut buruh, penegakan hukum, hingga keadilan atas tewasnya pengendara ojek daring Affan Kurniawan selama unjuk rasa di Jakarta berlangsung.
