JAMBI I RAKYATBERSUARA– Eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran yang pecah pada Sabtu (28/2) dinilai menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.
Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menegaskan, konflik ini berpotensi menimbulkan tiga tekanan sekaligus: krisis energi, defisit fiskal, dan gejolak moneter.
“Lonjakan harga minyak Brent Crude hingga 18 persen ke level US$79 per barel baru awal dari potensi gejolak yang lebih besar," ujar Noviardi, Minggu (1/3/2026).
Menurutnya, jika Selat Hormuz terganggu, harga bisa menembus US$130–150 per barel. Itu alarm keras bagi negara pengimpor minyak bersih seperti Indonesia.
"Dengan ketergantungan impor minyak mencapai 50 persen, APBN disebut sangat rentan. Kenaikan harga energi otomatis memperbesar beban subsidi BBM, LPG, dan listrik hingga triliunan rupiah," jelasnya.
Pemerintah pun terjebak dilema: menaikkan harga energi dengan risiko inflasi menembus 5 persen, atau mempertahankan harga dengan konsekuensi defisit melebar.
"Di sisi moneter, rupiah terancam tertekan akibat arus modal keluar menuju aset safe haven. IHSG dan pasar obligasi pemerintah juga berisiko terkoreksi tajam," imbuhnya.
Bank Indonesia diprediksi menghadapi pilihan sulit: intervensi cadangan devisa atau menaikkan suku bunga untuk meredam volatilitas.
“Koordinasi BI dan Kementerian Keuangan harus solid. Komunikasi kebijakan yang kredibel penting untuk mencegah panic selling,” tegas Noviardi.
