BOGOR I RAKYATBERSUARA– Ketua Forum Timur Raya (FATRA), H. Yudi Sucipta, SE, menyoroti ironi yang terjadi wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat.
Saat rakyat masih terengah menghadapi kenaikan harga BBM yang diumumkan tengah malam, laporan LHKPN 2024–2025 justru menunjukkan mayoritas anggota DPRD Kabupaten Bogor mengalami kenaikan harta kekayaan.
Dari total 55 legislator, 34 anggota DPRD mencatatkan kenaikan harta, 13 mengalami penurunan, dan 8 belum melaporkan data terbaru. Kenaikan paling mencolok terjadi pada Beben Suhendar (Fraksi Gerindra) yang hartanya melonjak dari Rp1,958 miliar menjadi Rp5,514 miliar.
Sebaliknya, penurunan terbesar dialami Azwar Anas (Fraksi NasDem) yang asetnya merosot dari Rp9,996 miliar menjadi Rp2,429 miliar. Menurut Yudi, fakta ini memperlihatkan jurang ketidakadilan.
“Rakyat dipaksa menanggung beban kenaikan harga BBM, sementara wakil rakyat justru menikmati kenaikan harta. Ini bukti DPRD semakin jauh dari penderitaan masyarakat,” tegasnya, Kamis (18/6/2026).
Ia menambahkan, kenaikan harga Pertamax hingga Rp16.500 per liter membuat warga semakin tercekik. “Belum kering keringat rakyat, dewan diduga malah sibuk mempertebal kantong. Di mana empati mereka?” kritik Yudi.
FATRA juga menyoroti 5 Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang diduga mangkir LHKPN, termasuk Wakil Ketua DPRD Junaedi Samsudin. Hal ini menjadikan Kabupaten Bogor kembali disorot soal integritas wakil rakyatnya.
"Ada Lima anggota DPRD, termasuk Wakil Ketua Junaedi Samsudin, belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK," kata Yudi.
Padahal, kewajiban ini menjadi syarat transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Keterlambatan pelaporan bukan sekadar administrasi. Ia mencerminkan lemahnya komitmen DPRD terhadap etika dan kepercayaan publik.
