JAKARTA I RAKYATBERSUARA– Kebijakan fleksibilitas kerja atau Work From Home (WFH) dinilai berpotensi menimbulkan ketidakselarasan dengan program layanan publik yang berbasis kehadiran fisik, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG selama ini dirancang dengan skema distribusi terpusat di sekolah, yang mengandalkan kehadiran peserta didik secara langsung.
Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Sueken, menegaskan bahwa penerapan WFH dapat mengubah rancangan distribusi MBG. Jika tidak diantisipasi melalui desain kebijakan yang terintegrasi, kondisi ini bisa menimbulkan sejumlah risiko.
“Potensi yang muncul antara lain inefisiensi sistem distribusi, peningkatan biaya logistik akibat penyesuaian skema, serta penurunan efektivitas program dalam mencapai sasaran,” ujar Maret Samuel Sueken.
Ia menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan lintas sektor serta penetapan skenario operasional yang jelas dan terukur. Menurutnya, para pemangku kepentingan harus segera menyampaikan kepada Presiden agar rencana perubahan ini disesuaikan, sehingga niat luhur Presiden dalam memperhatikan rakyat tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memastikan akses gizi seimbang bagi peserta didik di sekolah. Dengan adanya kebijakan WFH, mekanisme distribusi yang berbasis kehadiran fisik perlu dikaji ulang agar tetap efektif dan efisien," pungkasnya.
