BANDUNG I REPUBLIKNEWS.NET – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat bersama Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I), mulai meyikapi terkait situasi krisis hutan dan ketakutan kedepan dari dampak krisis hutan yang sudah mulai dirasakan di wilayah Jawa Barat.
Hal tersebut dibahas saat WALHI Jawa Barat bersama FK3I, memaparkan tentang Refleksi Akhir Tahun 2023 dan menjelang akhir Periode Kepemimpinan 2019– 2024 Bidang Kehutanan, bertempat di Sekretariat WALHI Jawa Barat, di Kota Bandung, Kamis (28/12/2023).
“Wilayah Jawa Barat mempunyai daratan hutan dengan segala Sumber Daya Alam (SDa) yang melimpah. Kami menilai gagal dikelola secara Adil dan Lestari oleh Negara. Sehingga, Kehilangan dan Kerusakan Hutan dengan dampak akibat dari hal tersebut, menimbulkan bencana alam yang tak pernah berhenti,” ucap Ketua Walhi Jawa Barat, Wahyudin.
Disebutkan dalam Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019 menyatakan bahwa Luas Hutan Jawa Barat Tahun 2019 Sekitar 776.830,83 Ha terdiri dari Hutan Konservasi Seluas 170.140,38 Ha, Hutan Lindung Seluas 225.936,93 Ha , Hutan Produksi Tetap Seluas 198.287,96 Ha . Hutan Produksi Terbatas Seluas 182.465,57 Ha, yang tentunya situasi data tersebut hanya berkaca pada peta dan kertas.
“Pada kenyataannya, sejak lama hutan di Jawa Barat telah Rusak dan Hilang. Kerusakan dan kehilangan hutan telah terjadi,” jelasnya.
Jika hitung-hitungan diatas kertas, dengan situasi yang ada terkait hutan di Jawa Barat Tahun 2019 versi Catatan Kertas Badan Statistik adalah seluas 776.830,83 Ha. Kemudian, jika disandingkan data dari KLHK yang menyadari bahwa kerusakan hutan yang perlu diperbaiki dengan dibantu oleh masyarakat untuk kepentingan semestinya sekitar seluas 269.782 Ha (Data Target Perhutanan Sosial/KHDPK di Jawa Barat). Artinya, Hutan kita yang masih baik-baik saja sekitar seluas 495.048 ha.
“Dari sisa luasan hutan tersebut kami menemukan data, dimana BUMN melakukan pengrusakan hutan seluas 608,01 Ha dan tidak jelas lahan kompensasinya. Bahkan malah ada BUMN dan Perusahaan yang masih mangkir untuk mengganti Lahan kompensasi, Hutan kita tinggal tersisa seluas 494.439,99 Ha,” paparnya.
Luas hutan tersebut, belum dikurangi oleh dampak kebakaran hutan yang belum dapat dipulihkan, maraknya wisata alam yang tidak sesuai kaidah hutan, perambahan akibat dampak turunan pembukaan hutan oleh kepentingan kapitalis, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan lingkar kota/kabupaten, kegiatan dan pembangunan apapun Atas Nama Proyek Strategis Nasional, yang jika diperkirakan karena belum dapatkan data detailnya kemungkinan ada sekitar Ribuan Ha Kawasan Hutan.
“Sehingga, sisa hutan kita hanya setengah dari data yang dicatat oleh Buku Badan Statistik yaitu diperkirakan sekitar seluas 388.415,415 Ha,” ujarnya.
