JAKARTA I REPUBLIKNEWS.NET-Dinilai banyak masalah, termasuk temuan ribuan kasus keracunan massal MBG di sejumlah daerah. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Evaluasi ini sangata penting, karena program MG dinilai punya tata kelola yang buruk, minim akuntabilitas, dan kerap merugikan warga,” ucap Staf Divisi Riset ICW Eva Nurcahyani, seperti dikutip komps, Selasa (23/9/2025).
Eva menjelaskan, evaluasi ini juga penting untuk memastikan kembali jika memang MBG ini akan dilanjutkan dengan perencanaan yang lebih matang, mekanisme dan pengawasan yang independen, dengan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
“Intinya memastikan program ini benar-benar berlokasi pada kebutuhan warga, bukan kepentingan politik atau ekonomi,” ujar Eva.
Program MBG sesungguhnya, kata Dia, merupakan intervensi yang baik untuk mengatasi masalah gizi buruk. “Taoi, dalam konteks tata kelolanya, sejak awal MBG ini diluncurkan sudah banyak persoalan, dari sisi penggerakan proyek maupun distribusi,” katanya.
ICW mencatat 3.594 kasus keracunan terkait MBG di enam provinsi sejak April hingga September 2025. “Data itu tersebar di berbagai daerah, diantaranya Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Banten, dan Jawa Timur,” jelasnya.
ICW juga melakukan pemantauan langsung di Jakarta pada Januari–April 2025, dilanjutkan dengan pemantauan daring serta posko aduan yang bekerja sama dengan sejumlah koalisi masyarakat sipil.
“Seperti Kopaja (Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta), FIAN Indonesia, dan TII (Transparency International Indonesia),” imbuhnya.
Menurutnya, laporan yang masuk tak hanya soal keracunan, tetapi juga mencakup kualitas makanan yang buruk, porsi yang tidak sesuai, hingga keluhan siswa karena makanan hambar. Tak hanya itu, guru disebut terbebani dengan tambahan tugas administratif terkait MBG, termasuk menanggung kehilangan alat makan siswa.
