JAKARTA I REPUBLIKNEWS.NET – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, efisiensi belanja harus menjadi prioritas agar dana publik dapat dialihkan ke program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Iapun menyoroti masih maraknya praktik pemborosan anggaran di pemerintah daerah
“Kami sudah melakukan beberapa langkah jadi mohon nanti dikoreksi dan Master Plan Produktivitas Nasional ini juga akan menjadi guideline (pedoman) bagi kami, untuk lebih menyempurnakan langkah-langkah yang diberikan kepada pemerintah daerah,” ujar Tito dalam acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Tito menjelaskan, dalam konteks itu, efisiensi anggaran menjadi bagian penting untuk mendukung produktivitas di daerah. Ia menyebutkan, ada empat hingga lima arahan yang disampaikannya kepada pemerintah daerah, dan yang pertama adalah efisiensi belanja.
“Tadi saya sempat diskusi, efisiensi belanja wajib dilakukan bukan sengaja jadi pemborosan. Banyak sekali pemborosan-pemborosan yang terjadi,” katanya.
Ia juga menilai, pos belanja pegawai yang bersifat wajib memang harus dibayarkan. Namun, banyak belanja birokrasi dan operasional yang justru menjadi sumber inefisiensi.
“Kalau belanja pegawai aman, masih harus dibayar. Tapi belanja birokrasi, belanja operasional pegawai kan banyak sekali juga terjadi pemborosan. Rapat-rapat yang tidak penting cukup dua kali, dibuat 10 kali. Kemudian juga perjalanan dinas ya mungkin cukup 4 kali dibuat mungkin 20 kali,” ujarnya.
Selain itu, Ia juga menyoroti biaya perawatan dan pemeliharaan yang sering kali dinaikkan tanpa dasar kebutuhan yang jelas. “Itulah salah satu. Biaya untuk perawatan dan pemeliharaan yang sebetulnya cukup terbatas ini kemudian dinaikkan dan sebagainya. Ini mau terjadi pemborosan-pemborosan kami,” tambah Tito.
Tito pun menyebut contoh kasus dengan adanya efisiensi besar-besaran dalam transfer ke daerah pada tahun 2025 ini. Katanya, ada banyak daerah yang mengeluh akibat adanya penyesuaian transfer anggaran dari pusat ke daerah.
Namun, kata dia, ada pula daerah yang berhasil mengelola anggarannya dengan baik. Salah satunya adalah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. “Daerah banyak mengeluh, tapi ada daerah yang bisa melakukan itu dengan baik. Contohnya adalah Kabupaten Lahat,” ujar Tito.
