Bogor, 19 November 2025— Di tengah gencarnya pelaksanaan program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KKDMP) yang digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, suara dari lapangan akhirnya menggema.
Para pengurus Koperasi Merah Putih dari wilayah Jabodetabek menyampaikan keberatan atas ketimpangan yang mereka alami dalam struktur dan pelaksanaan program.
Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Supriyono, salah satu anggota grup silaturahmi pengurus KDKMP, terungkap bahwa para pengurus koperasi merasa diabaikan meski menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
“Sejak awal, kami bekerja bukan dengan anggaran, tetapi dengan pengabdian. Kami membangun koperasi ini bukan dengan fasilitas, tetapi dengan tenaga, waktu, dan kepercayaan masyarakat,” ujar Supriyono, Rabu (19/11/2025)..
Supriyono menegaskan bahwa saat semua pihak dalam program — mulai dari pemerintah, TNI, Staf Ahli, PMO, BA, tenaga P3K, hingga BUMN — menerima gaji dan insentif dari negara, para pengurus koperasi justru bekerja tanpa upah, tanpa biaya operasional, bahkan tanpa perlindungan kerja dari negara..
“Kami bekerja dengan segala risiko, namun kami tidak termasuk dalam perhitungan kesejahteraan program,” tambahnya.
Mereka adalah pihak yang mengetuk pintu rumah warga, mengumpulkan data, menggerakkan rapat, dan membangun koperasi dari nol. Namun ketika anggaran turun, mereka hanya menjadi penonton.
Pengabdian Bukan Alasan untuk Mengabaikan
Para pengurus koperasi menegaskan bahwa mereka tidak menolak pengabdian. Namun pengabdian tidak boleh dijadikan dalih untuk mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai pelaksana utama program.
