BANDUNG I REPUBLIKNEWS – Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Ditjen IDP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Media as Soft Power Diplomacy selama dua hari, 10–11 November 2025, di Bandung, Jawa Barat.
Forum ini mempertemukan para pemangku kepentingan pers nasional, termasuk Ikatan Wartawan Online (IWO), untuk merumuskan strategi diplomasi berbasis media di era digital.
FGD hari pertama diisi dengan diskusi antara Kemlu, perwakilan RI di luar negeri, Dewan Pers, dan Litbang Kompas.
Hari kedua melibatkan ekosistem media yang lebih luas, seperti Komdigi RI, Bakom RI, media penyiaran publik (Antara, RRI, TVRI, TVRI World), organisasi profesi wartawan (AJI, IWO), serta asosiasi media swasta dan lokal.
Direktur Jenderal IDP Kemlu, Heru Hartanto Subolo, menekankan pentingnya peran media nasional sebagai penyeimbang informasi di tengah era _hyperconnected_ yang rawan misinformasi.
“Di era hyperconnected, media sosial memungkinkan siapa pun terpapar opini publik. Sementara, algoritma lebih menonjolkan engagement ketimbang akurasi. Karena itu, media nasional harus hadir sebagai sumber informasi yang kredibel sekaligus penyeimbang,” ujar Heru, Selasa (11/11/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa misinformasi dan disinformasi kini menjadi ancaman global keempat terbesar menurut laporan World Economic Forum 2025.
“Ancaman ini memperlebar jurang perbedaan dan menurunkan kepercayaan publik, termasuk terhadap citra Indonesia di luar negeri. Ini harus kita cegah,” tambahnya.
