BANDUNG I REPUBLIKNEWS— Kondisi hutan di Jawa Barat kini berada di ambang krisis. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa hanya sekitar 20 persen kawasan hutan di provinsi ini yang masih berfungsi sebagaimana mestinya, sementara sisanya mengalami kerusakan serius.
“Jawa Barat kondisi hutan yang betul-betul masih hutan kan 20 persen lagi. 80 persen kan dalam keadaan rusak,” ujar Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Demul, dalam rilis resmi Diskominfo Jabar, Selasa (2/12).
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memulai program pemulihan hutan rusak mulai Desember 2025. Program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menekan potensi bencana alam seperti banjir dan longsor yang kian mengancam wilayah Jabar.
Demul menjelaskan bahwa penanganan akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus utama pada penanaman dan perawatan pohon secara optimal. Uniknya, program ini akan melibatkan masyarakat secara langsung. Setiap hektare hutan akan dikelola oleh dua warga yang diberi tanggung jawab menanam dan merawat pohon hingga tumbuh kuat.
“Mereka mendapat upah dalam setiap hari distandarkan oleh saya, Rp50 ribu. Itu lebih mahal dibanding upah nyangkul di daerah tertentu yang hanya Rp30 ribu. Kenapa harganya Rp50 ribu? Agar banyak rakyat yang dilibatkan,” tegasnya.
Tak hanya menanam pohon hutan, program ini juga mengusung konsep agroforestri dengan menanam pohon produktif seperti pete, jengkol, dan nangka. Tujuannya, selain memulihkan fungsi ekologis hutan, masyarakat juga dapat memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang.
“Kita tanami pohonnya perpaduan pohon hutan yang tidak bisa ditebang dan pohon produktif, seperti pete, jengkol, nangka sehingga masyarakat dalam jangka panjang mendapat hasilnya,” jelas Demul.
Ia menekankan bahwa pelibatan masyarakat serta jaminan manfaat ekonomi adalah kunci keberhasilan program ini. “Agar upaya perbaikan kondisi hutan tak berhenti di tahap penanaman saja, melainkan berlangsung hingga hutan mampu memulihkan kembali daya dukung lingkungan dan mengurangi risiko bencana di masa mendatang,” tambahnya.
