BANDUNG I REPUBLIKNEWS— Kondisi hutan di Jawa Barat kini berada di ambang krisis. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa hanya sekitar 20 persen kawasan hutan di provinsi ini yang masih berfungsi sebagaimana mestinya, sementara sisanya mengalami kerusakan serius.
“Jawa Barat kondisi hutan yang betul-betul masih hutan kan 20 persen lagi. 80 persen kan dalam keadaan rusak,” ujar Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Demul, dalam rilis resmi Diskominfo Jabar, Selasa (2/12).
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memulai program pemulihan hutan rusak mulai Desember 2025. Program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menekan potensi bencana alam seperti banjir dan longsor yang kian mengancam wilayah Jabar.
Demul menjelaskan bahwa penanganan akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus utama pada penanaman dan perawatan pohon secara optimal. Uniknya, program ini akan melibatkan masyarakat secara langsung. Setiap hektare hutan akan dikelola oleh dua warga yang diberi tanggung jawab menanam dan merawat pohon hingga tumbuh kuat.
“Mereka mendapat upah dalam setiap hari distandarkan oleh saya, Rp50 ribu. Itu lebih mahal dibanding upah nyangkul di daerah tertentu yang hanya Rp30 ribu. Kenapa harganya Rp50 ribu? Agar banyak rakyat yang dilibatkan,” tegasnya.
