BREBES I REPUBLIKNEWS — Suara lantang dari desa menggema ke pusat kekuasaan. Ketua AKSI Kecamatan Salem, Slamet Becco, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Ciputih, tampil mewakili DPD AKSI Jawa Tengah dalam menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan Kementerian Dalam Negeri,Kemendes dan Kemenkeu/PMK yang dinilai tidak berpihak kepada desa.
Dalam pernyataan tegasnya, Slamet Becco menyebut bahwa berbagai regulasi seperti UU Desa, PP, Permenkeu, Permendes, hingga Permendagri telah menjauh dari semangat keadilan dan kemandirian desa.
“Apapun nama dan bentuknya, baik AKSI, APDESI, PAPDESI, Parade Nusantara, KIB, dan lainnya, kita satu nafas, satu tekad: kepala desa, perangkat desa, dan lembaga desa harus tetap kompak dan semangat berjuang demi keadilan dan nasib desa di seluruh NKRI,” tegas Slamet Becco, Rabu (3/12/2025).
Terkait tuntutan 20 persen APBN untuk Dana Desa, Slamet juga menyoroti pentingnya alokasi 20 persen dari APBN untuk Dana Desa (DD) sebagai bentuk nyata keberpihakan negara terhadap 75 persen rakyat Indonesia yang tinggal di desa.
“Jika Dana Desa digelontorkan secara maksimal, maka infrastruktur desa seperti jalan, irigasi, air bersih, permukiman, hingga perkantoran desa akan mulus dan lancar. Ini bukan mimpi, ini Haqul Yaqin!” serunya penuh semangat.
