BOGOR I REPUBLIKNEWS — Sorotan tajam kembali diarahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Kali ini, kritik datang dari Hanif Abdullah.
Ia seorang aktivis sosial di Bogor, yang menyoroti alokasi anggaran fantastis untuk kegiatan seremonial di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memprihatinkan.
Dalam pernyataannya, Hanif mengungkapkan bahwa berdasarkan data resmi dari SIRUP LKPP dengan kode RUP 61737202, terdapat anggaran sebesar Rp1 miliar dari APBD-Perubahan yang dialokasikan untuk Belanja Penyelenggaraan Acara/Event Organizer Bogor Bike Festival.
Menurutnya, angka tersebut tidak hanya besar, tetapi juga janggal dan mencerminkan ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat.
“Bagi kami, angka tersebut bukan sekadar besar, tetapi janggal, tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat, dan menunjukkan kegagalan membaca prioritas daerah,” tegas Hanif, Minggu (23/11/2025).
Ia menyoroti fakta bahwa Kabupaten Bogor saat ini menempati peringkat pertama secara nasional dalam jumlah penduduk miskin secara absolut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam situasi seperti ini, Hanif menilai bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah seharusnya difokuskan untuk pemulihan ekonomi rakyat, bukan untuk kegiatan hiburan yang tidak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
“Apa urgensinya menghabiskan 1 miliar rupiah untuk sebuah event hiburan, ketika ribuan warga masih berjuang mendapatkan pekerjaan, akses pendidikan, bahkan sekadar menyambung hidup sehari-hari?” ujarnya.
